KAMI PEGELOLA DATA SATUAN PENDIDIKAN MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS DILANTIKNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE-7 PERIODE 2014-2019 ( Ir. H. JOKO WIDODO & Drs. H. M. JUSUF KALLA )HARAPAN BARU MENUJU INDONESIA HEBAT

21/10/14

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNSD Pemerintah Provinsi NTB 2014

INFORMASI BKD-DIKLAT PROVINSI NTB
Pengumuman Seleksi Administrasi CPNSD Pemerintah Provinsi NTB.
Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:811.3/2945/BKD-DIKLAT/2014, Tanggal 20 Oktober 2014, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. Dengan ini disampaikan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian/Tes Kompetensi Dasar (TKD).
Silahkan Menginput Nomor Registrasi atau dapat juga melihat print out pengumuman di Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan di Jalan Pemuda Nomor 59 Mataram
Untuk Melihat Nomor Peserta dan Lokasi Tes disini dengan cara masukkan NOMOR REGISTRASI Pendaftaran lalu Enter
Klik CEK NOMOR PESERTA TES CAT Pov. NTB




Sumber : BKD DIKLAT Provinsi NTB

20/10/14

PRESIDEN DAN WAKIL REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019

SELAMAT ATAS DILANTIKNYA 
PRESIDEN DAN WAKIL REPUBLIK INDONESIA 
PERIODE 2014-2019
Ir. H. JOKO WIDODO DAN Drs. H. M. JUSUF KALLA



19/10/14

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNSD 2014 se- NTB

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNSD 2014 untuk semua Pemerintah daerah (PEMDA; PEMPROV, PEMKOT se NTB

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2014 untuk semua instansi Daerah  akan diumumkan paling cepat 1 minggu setelah penutupan Pendaftaran CPNS instansi yang dituju. Berikut ini informasi Hasil Seleksi Administrasi CPNSD 2014  se NUSA TENGGARA BARAT  silahkan pilih Instansi daerah mana anda mendaftar:

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

14/10/14

APLIKASI SKP 2014 SDN 4 AIKMEL

Setiap Akhir tahun semua siswa akan menerima raport hasil belajarnya selama satu tahun, begitu pula halnya dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan menerima nilai hasil kerjanya selama satu tahun berdasarkan penilaian atasannya yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau DP3.
Pada tanggal 1 Januari 2014 ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan diberlakukannya PP No 46 Tahun 2011 dan Perka BKN No 1 tahun 2013, tentang Penilaian Prestasi kerja PNS, yang sasaran penilaiannya terdiri dari dua unsur yaitu  SKP (sasaran kerja Pegawai) dan PKP (prilaku kerja PNS). PKP ini merupakan format penilaian pengganti DP3. Unsur dalam Penilaian Prestasi kerja PNS terdiri dari SKP bobotnya 60 %  dan Prilaku Kerja 40 %. 
Bagi anda yang belum punya contoh Aplikasi SKP dan panduannya bisa dilihat pada tautan di bawah ini :
Berdasarkan PP No 46 Tahun 2011 pasal 5 PNS yang tidak menyusun SKP maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
Begitupula  dengan pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS, (pasal 19 ayat 2).

Admin: SDN 4 Aikmel

10/10/14

PROGRES DATA TUNJANGAN PROFESI P2TK DIKDAS PER 10 Oktober 2014 JAM : 23.59 WIB

PROGRES DATA TUNJANGAN PROFESI P2TK DIKDAS
PER 10 Oktober 2014 JAM : 23.59 WIB
==

Belum Update Dapodik : 26.243
Penjelasan :
a. PTK Belum melakukan sinkronisasi data pada aplikasi DAPODIK atau ada perbedaan pengisian NUPTK, Nama atau Tanggal Lahir antara yang di isi pada DAPODIK dengan Data Kelulusan pada Aplikasi SIM Tunjangan
b. Pengawas : Dinas pendidikan belum melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi
==
Data Belum Valid atau Masih Edit : 196.848
Penjelasan :
a. PTK sudah melakukan sinkronisasi namun data belum valid atau dalam proses perbaikan di aplikasi tunjangan profesi, atau PTK tersebut tidak valid untuk menerima tunjangan profesi dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi (Red. Baca kembali PP 74 Tahun 2008 Pasal 15)
b. Pengawas : Dinas pendidikan masih dalam proses melakukan pengisian data kelengkapan pribadi pengawas pada aplikasi Tunjangan Profesi
==
Data Siap Usul : 112.540
Penjelasan :
a. Data PTK pada Lembar Info PTK sudah valid menurut Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 sebagai penerima tunjangan profesi, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing2 kab/kota agar data yang di SK kan tidak ada permasalah administrasi di lain waktu,
[Contoh PTK A Sudah valid di Kab A namun real PTK A sudah mutasi ke Kab B oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu data PTK A ke Kab B agar tidak terbit SK Di Kab A]
==
Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan : 1.063
Penjelasan : Dinas Pendidikan Kab/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, Wilayah Tugas dll.
==
PTK Tidak Aktif : 68.454
Penjelasan : PTK Tidak aktif, Pensiun, Meninggal, Cuti atau Mutasi Struktural
==
Data Siap SK : 18.639
Penjelasan : Data Sudah Valid secara Peraturang dan Perundang2an dan Sudah di verifikasi oleh dinas pendidikan Kab/kota menunggu di terbitkan nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK DIKDAS
==
Data Sudah SK : 700.418
SUDAH SK .. TUNGGU PEMBAYARAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA MASING2
SEMUA PIHAK SEDANG BEKERJA DAN DATA AKAN TERUS BERUBAH, JADI NGA PERLU DI TANYA MASALAH WAKTU
DATA VALID SIAP USUL DAN DATA SUDAH SK
PER 10 Oktober 2014
https://www.dropbox.com/sh/n2q1mzfuowkwjyr/AAAYYIEcgdyDpuAPkbWbtxGCa?dl=0
JANGAN DI TANYA YANG NGA ADA YAH .. KEMUNGKINAN TIDAK ADA DALAM DAFTAR DATA TERSEBUT MUNGKIN BELUM VALID..
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SUMBER : ADMIN TUNJANGAN P2TK DIKDAS. SALAM SATU ASPAL

Tambahan LEMBAR CATATAN FAKTA PKG dan PERIHAL TIM PENILAI PKG

Kami sampaikan informasi bahwa fitur unggah laporan hasil PKG (S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B) yang dijadwalkan rilis minggu ini ditunda hingga minggu depan (tanggal akan diumumkan lebih lanjut). Penundaan ini berkaitan dengan adanya penyempuraan sistem dan tambahan kelengkapan dokumen lain yang perlu diunggah juga nantinya, yaitu:

Lembar Catatan Fakta 
Hasil Pengamatan dan Pemantauan Proses Pembelajaran 
(ditulis tangan manual oleh Kepala Sekolah/Tim Penilai)

Fomat Lembar Catatan Fakta silakan unduh di: 
http://bantuan.siap-online.com/2014/10/tambahan-lembar-catatan-fakta-pkg-dan-perihal-tim-penilai-pkg.html

Dipersilahkan kepada Kepala Sekolah/Tim Penilai untuk unduh formulir Lembar Catatan Pengamatan dan melengkapinya dengan tulis tangan manual untuk setiap guru yang dinilai, selanjutnya dipindai (scan) sebagai kelengkapan berkas tambahan selain S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B.


Perihal Tim Penilai PKG

Kami informasikan perihal Tim Penilai PKG, sebagaimana tertulis di Buku 2 Pedoman PK Guru dengan ikhtisar, sebagai berikut:

+ Kepala Sekolah otomatis sebagai penilai yang dibatasi maksimal 10 guru.
+ Apabila jumlah Guru di sekolah > 10 orang, maka perlu tambahan petugas Penilai.
+ Setiap satu orang penilai dibatasi minimal 5 dan maksimal 10 guru yang dapat dinilai per tahun.
+ Khusus PK Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah
+ Berlaku kriteria - kriteria khusus sebagai penilai
+ Berlaku sanksi - sanksi bagi penilai dan guru jika melanggar prinsip penilaian kinerja guru.

Kami informasikan perihal Tim Penilai PKG, sebagaimana tertulis di Buku 2 Pedoman PK Guru dengan ikhtisar, sebagai berikut:
  • Kepala Sekolah otomatis sebagai penilai yang dibatasi maksimal 10 guru. 
  • Apabila jumlah Guru di sekolah > 10 orang, maka perlu tambahan petugas Penilai.
  • Setiap satu orang penilai dibatasi minimal 5 dan maksimal 10 guru yang dapat dinilai per tahun. 
  • Khusus PK Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah 
  • Berlaku kriteria - kriteria khusus sebagai penilai
  • Berlaku sanksi - sanksi bagi penilai dan guru jika melanggar prinsip penilaian kinerja guru. 

Detil penjelasan sebagai berikut:

Penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai > 10 Guru), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai.  Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah.


A. Kriteria Penilai

Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut:

  1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai.
  2. Memiliki Sertifikat Pendidik.
  3. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang kajian
  4. Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai.
  5. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
  6. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
  7. Memahami PK GURU dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah.

Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina/ Koordinator PKB dari Sekolah lain atau oleh Pengawas dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK GURU. Hal ini berlaku juga untuk memberikan penilaian kepada Guru Pembina.

B. Masa Kerja Penilai

Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai 10 guru per tahun.


C. Sanksi Penilai dan Guru

Penilai dan guru yang dinilai akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan PK GURU, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK) diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Diberhentikan sebagai Guru atau Kepala Sekolah dan/atau Pengawas.
  2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK GURU.
  3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK GURU.
Selengkapnya dapat dipelajari di:
https://www.facebook.com/notes/padamu-negeri-kemdikbud/perihal-tim-penilai-pkg/642898859163762


Demikian informasi dari kami, semoga banyak membantu dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Salam Padamu Negeri Indonesiaku

Seumber : Admin Pusat BPSDMPK PMP Kemdikbud

07/10/14

SITTI AHYANI ZUNNUR AIN

KOLEKSI PRIBADI BERKUJUNG KE PANTAI LABUHAN HAJI KABUPATENN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB
Doc.1 Teriakan Anak dipinggir pantai mengatakan Bapak Lihat Saya terbang aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Doc 2, Bapak bapak gitak kami neke, kami rapat terus makan bakso......kami nunggu juluk ne..hehehehee
Doc. 3 bapak Guar Laut, gitak ju Kapal ino.......ngompal hehehee ada ada aja ni anak......hahahaaha
Doc. 4... anak anak diajarin bentangkan tangan kemudian berteriak.......eee malah bilang Yo' kita ke naik perahu
Doc 5. Diajak pulang ee....malah gak mau pulang,............thank